TAPIN – Pemerintah Kabupaten Tapin menunjukkan respons cepat dan serius terhadap persoalan krusial yang kini membayangi sektor pertanian dan perikanan: krisis pasokan air irigasi. Kamis (12/06) kemarin, Aula Tamasya Kantor Bupati Tapin menjadi saksi bisu dari Rapat Koordinasi Pemanfaatan Irigasi Tapin yang begitu intens. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Tapin, Bapak H. Yamani, S.Ak., M.M., Bupati Tapin, dan mengemuka sebagai langkah tanggap atas insiden berulang penutupan pintu saluran irigasi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengakibatkan terhambatnya aliran air vital ke ribuan hektar areal persawahan, terutama bagi lahan berindeks pertanaman (IP) 200. Kondisi ini jelas mengancam capaian swasembada pangan lokal dan nasional.
Rapat ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan konsolidasi kekuatan lintas lembaga. Deretan pejabat tinggi dan ahli hadir untuk memberikan perspektif serta solusi komprehensif. Terlihat kehadiran Brigjen TNI Putra Widiastawa, Koordinator Pelaksana Satuan Tugas Swasembada Pangan (STSP) Wilayah Kalimantan, yang membuktikan perhatian pemerintah pusat terhadap isu pangan daerah. Dari Kementerian Pertanian, hadir pula Bapak Husnain MP., MSc., Ph.D, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Swasembada Pangan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan gambaran makro persoalan.
Komandan Satgas Swasembada Pangan Wilayah Kalimantan Selatan, Kolonel Arm Rama H. Budianto, turut hadir, bersama dengan Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra, menunjukkan sinergi TNI dalam mendukung ketahanan pangan. Lembaga teknis vital seperti Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, S.T., M.T., juga memberikan paparan mendalam mengenai potensi dan tata kelola air Daerah Irigasi Tapin. Tak ketinggalan, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tapin, jajaran staf khusus dan tenaga ahli Bupati, serta perwakilan dari kepolisian dan lembaga terkait lainnya turut serta dalam diskusi yang konstruktif ini, mencerminkan pendekatan holistik dalam penanganan masalah.
Dalam sambutannya yang penuh ketegasan, Bupati Tapin H. Yamani menegaskan bahwa Permasalahan yang kita hadapi saat ini bukan rumit, namun dilematis. Adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi masyarakatnya sehingga semua dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik itu pertanian maupun perikanan.
Beliau secara eksplisit mengamanahkan kepada Tenaga Ahli dan Staf Khusus Bupati untuk segera melaksanakan koordinasi intensif dengan dinas-dinas terkait, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Senada dengan Bupati, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI, Husnain MP., MSc., Ph.D, menyoroti rendahnya angka Luas Tanam Tahun (LTT) di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Tapin, pada Juni ini sebagai akibat dari defisit air.
“Tujuan utama pemanfaatan Irigasi teknis adalah sawah, akan tetapi baiknya ada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemanfaatan irigasi tersebut, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan,” imbuhnya, menekankan pentingnya win-win solution.
Dukungan penuh juga datang dari Brigjen TNI Putra Widiastawa yang mengingatkan kembali prioritas nasional. “Program unggulan dari Presiden RI terkait Swasembada Pangan harus dapat segera kita capai. Upayakan agar semua dapat berjalan, tidak mengedepankan ego sektoral masing-masing. Dapat dengan cara membuat kesepakatan sementara sambil mencari solusi yang tepat.”ujarnya
Rapat koordinasi ini juga mengidentifikasi beberapa hal krusial yang menjadi atensi dan penekanan. Pertama, pemanfaatan Bendungan Tapin harus selaras dengan fungsinya yang multi-guna: tidak hanya untuk pengairan lahan sawah dan pencegah banjir, tetapi juga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Kedua, hasil analisa menunjukkan adanya defisit ketersediaan air pada setiap musim tanam, yang diperparah dengan konflik kebutuhan antara sektor pertanian dan perikanan, terutama ketika kolam ikan membutuhkan pasokan air yang lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu. Ketiga, terungkap bahwa penutupan pintu air di wilayah hulu, seperti di pintu air BTKr 5 sampai BTO 1-3, secara langsung berdampak pada kesulitan tanam IP 200 di wilayah hilir. Keempat, potensi lahan seluas 2.328,86 Ha untuk tanam IP 200 harus dipertahankan dan dioptimalkan. Kelima, adanya permohonan dari kelompok tani perikanan agar saluran tersier diaktifkan kembali atau opsi penambahan saluran tersier baru perlu dipertimbangkan, mengingat total luas kolam ikan tidak direkomendasikan melebihi 72 Ha karena keterbatasan kapasitas saluran eksisting dan intake bendung. Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini dan menciptakan keadilan dalam pemanfaatan air, Pemerintah Daerah, melalui Tenaga Ahli dan Staf Khusus Bupati yang telah ditunjuk, akan segera membentuk Tim Terpadu yang bertugas secara spesifik menyelesaikan permasalahan dan konflik kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu pertanian dan perikanan. Tim ini akan menjadi jembatan dialog dan perumus solusi konkrit yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat Tapin.
Usai mengikuti seluruh rangkaian rapat koordinasi yang intens dan produktif, Letkol Inf Dimas Yamma Putra, Dandim 1010/Tapin, menyampaikan pandangan dan harapannya dengan nada optimis dan penuh komitmen. Beliau melihat rapat ini sebagai momentum penting yang akan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Tapin. “Rapat htersebut adalah tonggak sejarah yang sangat berharga dalam upaya kita mengatasi permasalahan irigasi. Saya melihat adanya sinergi dan komitmen kuat dari Bapak Bupati H. Yamani serta seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat melalui STSP dan Kementan, BWS, hingga jajaran OPD di Tapin, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Dandim Dimas.
Beliau secara tegas menambahkan, Persoalan air ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak, kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan, serta tentu saja, ketahanan pangan daerah dan nasional. Oleh karena itu, peran kami dari TNI, khususnya Kodim 1010/Tapin sebagai bagian dari Komando Satuan Tugas Swasembada Pangan, siap untuk mendukung penuh setiap langkah yang akan diambil, termasuk partisipasi aktif dalam Tim Terpadu yang akan segera dibentuk. Kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, setiap tantangan akan dapat kita atasi.
Lebih lanjut, Dandim Dimas mengutarakan harapannya terhadap implementasi hasil rapat. “Saya berharap, forum ini bukan berhenti hanya di diskusi, melainkan segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan. Pembentukan Tim Terpadu adalah langkah strategis; tim ini harus bekerja cepat, objektif, dan transparan dalam merumuskan kebijakan alokasi air yang berkeadilan. Penting juga untuk melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi penutupan pintu air secara ilegal dan semua pihak memahami hak serta kewajibannya dalam pemanfaatan irigasi.”ucapnya.
Beliau juga berharap agar optimalisasi seluruh infrastruktur irigasi, termasuk revitalisasi saluran tersier, dapat segera direalisasikan. “Target kami sederhana: memastikan bahwa bendungan Tapin benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan, bukan lagi menjadi sumber konflik. Tidak ada lagi ancaman gagal panen karena kekurangan air, dan setiap sektor, baik pertanian maupun perikanan, dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis. Mari kita dukung penuh upaya pemerintah daerah ini, agar Tapin menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan dan masyarakatnya sejahtera,” pungkas Dandim Dimas, menyiratkan optimisme akan masa depan irigasi Tapin yang lebih baik.(1010).
