Wakasatgas PRR TNI Tekankan Akselerasi Huntara dan Sinergi Daerah Tangani Dampak Bencana

waktu baca 2 menit
Sabtu, 31 Jan 2026 14:20 5 jalu.atmaja88@gmail.com

(Puspen TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta meminta pemerintah daerah menyusun strategi aktif untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan kunjungan di tiga kabupaten di Sumatera Utara pada Rabu (28/1/2026) kemarin.

Dalam diskusi tersebut, para bupati atau perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berjalan. Wakasatgas mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan saran, solusi praktis, serta arahan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian di lapangan.

Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa. Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, telah rampung 88 unit yang didanai BNPB.

Di Desa Simatohir, direncanakan 134 unit huntara dan saat ini telah selesai 78 unit. Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit rampung pada Februari 2026. Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, telah selesai dibangun 64 unit yang didanai BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar di setiap lokasi huntara dilengkapi tempat ibadah, taman bermain, serta tambahan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.

LAINNYA