
Borong, 11 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Group Discussion (FGD) dan pembahasan Standar Pelayanan Publik yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Embun Pagi Cepi Watu, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong.
FGD tersebut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, S.S., Kepala BPS Kabupaten Manggarai Timur, Kapolres Manggarai Timur yang diwakili Kasat Intel, PJS Danramil 1612-03/Borong Pelda Gasperi Jaik, para Kepala OPD, para camat, serta seluruh staf BPS Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, S.S., menegaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan terukur. Melalui FGD ini, kita menyamakan persepsi agar program tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Tarsisius.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, PJS Danramil 1612-03/Borong Pelda Gasperi Jaik menyatakan dukungan penuh TNI terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan standar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan berbasis data.
“Kami dari Koramil siap bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah. Pembangunan yang baik harus ditopang dengan stabilitas keamanan serta kerja sama seluruh unsur, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Pelda Gasperi Jaik.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak, termasuk unsur TNI-Polri, merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah demi kelancaran program pembangunan.
Melalui FGD ini, diharapkan tersusun langkah strategis dan terukur untuk mendukung pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2026 yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.