Pengendalian Banjir WS Barito Diperkuat, TNI Siap Dukung Sinergi Daerah
HULU SUNGAI UTARA – Komandan Kodim 1001/HSU-BLG yang diwakili oleh Perwira Staf Operasional Kodim 1001/HSU-BLG, Kapten Inf. Eko Pujo S., menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KH. Dr. Idham Chalid Amuntai, Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (11/02/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, beserta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Selatan Dany Matera Saputra, S.STP., M.Si.; Kepala BPKAD Fatkhan, S.E., M.M.; Kepala BPBD Ronny Eka Saputra, S.STP.; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr. Gt. Yanuar Noor Rifai, M.Si.; Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Drh. H. Suparmi, M.S.; Kepala Biro Administrasi Pimpinan H. Berkatullah, S.K.M., M.M.; Kepala DPKP Ir. H. Syamsir Rahman, M.S.; serta Kepala Bappeda Litbang Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T.
Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terbagi dalam tiga klaster strategis, yaitu Klaster Banjarbakula, Klaster Banua Anam, dan Klaster Saijaan Bersujud. Khusus Klaster Banua Anam yang berada di antara Pegunungan Meratus dan dataran rendah memerlukan pengelolaan air yang terintegrasi lintas batas administrasi karena secara hidrologis termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Barito. Kawasan ini meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun master plan pengendalian kawasan sebagai dokumen induk penanganan banjir. Tahap selanjutnya adalah pembahasan pembagian peran dan tanggung jawab antarlevel pemerintahan agar pelaksanaan berjalan terarah dan terkoordinasi.
Dalam paparan masing-masing dinas disampaikan berbagai program strategis, antara lain rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi korban bencana oleh Dinas Perkim LH dengan capaian 241 rumah pada tahun 2025 dan target 129 rumah pada 2026. Selain itu, program Desa Proklim dilaksanakan di 29 desa wilayah Banua Anam guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim.
Dinas Kehutanan melakukan rehabilitasi vegetasi seluas 265,85 hektare, sementara BPDAS melaksanakan rehabilitasi lahan seluas 1.007 hektare serta pembangunan 80 unit dam dan gully plug di kawasan hulu. BPBD juga telah memasang Early Warning System (EWS) di beberapa titik strategis di wilayah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan menekankan pentingnya penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir. Penanganan tidak cukup dilakukan secara rutin, tetapi harus menyasar akar permasalahan, yakni kapasitas tampung dan pengendalian debit air.
Tiga pilar utama penanganan terpadu meliputi:
Manajemen fisik aliran dan tampungan air melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan kolam retensi.
Pemulihan ekosistem hulu melalui konservasi DAS, reboisasi, serta pembangunan cek dam.
Adaptasi hunian masyarakat melalui konsep zero run off, rumah panggung, dan sistem drainase lingkungan.
Selain itu, kombinasi antara pembangunan infrastruktur pengendali air dan sistem peringatan dini dinilai menjadi kunci dalam meminimalkan dampak banjir secara berkelanjutan. Koordinasi lintas kabupaten juga menjadi hal penting mengingat sistem sungai tidak mengenal batas administrasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, penandatanganan berita acara kesepakatan, arahan sekaligus pembukaan resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, menyanyikan lagu Indonesia Jaya, sesi diskusi terkait rencana aksi pengendalian banjir WS Barito, foto bersama, konferensi pers, dan penutup.
Pada pukul 14.00 WITA, kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dinyatakan selesai dalam keadaan tertib dan lancar.(Pendim 1001).
Pos terkait
Latest Post
