Pastikan Tambang Ilegal Berhenti, Babinsa Lantung dampingi Bupati Sumbawa Tinjau Lokasi Kecelakaan Tambang di Lawang Tua
Sinergi TNI-Polri dan Pemda, Kawasan Tambang Lawang Tua Jadi Perhatian Serius
Pasca Kecelakaan Tambang, Babinsa Lantung dampingi Bupati Sumbawa Pastikan Aktivitas Ilegal di Lawang Tua Dihentikan
Sumbawa — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., turun langsung meninjau lokasi kecelakaan tambang di kawasan Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memastikan aktivitas tambang ilegal di lokasi tersebut berhenti.(09/09/2026)
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sumbawa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Babinsa Kecamatan Lantung Koptu Herman, Bhabinkamtibmas se-Kecamatan Lantung, serta perwakilan dari lokasi tambang Lawang Tua.
Kehadiran Babinsa Lantung Koptu Herman dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan aparat kewilayahan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di sekitar kawasan lokasi tambang.
Saat berada di lokasi, Bupati Sumbawa bersama rombongan melihat langsung kondisi kawasan tambang yang sebelumnya menjadi lokasi kecelakaan. Peninjauan ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di kawasan tersebut.
Bupati Sumbawa menegaskan pentingnya seluruh pihak mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Penghentian aktivitas tambang ilegal menjadi perhatian serius guna mencegah terjadinya kembali kecelakaan serta menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Babinsa Lantung Koptu Herman bersama Bhabinkamtibmas akan terus membantu memonitor perkembangan situasi di wilayah tersebut serta membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait diharapkan mampu memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif, sekaligus mendukung penegakan aturan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
Langkah peninjauan langsung ini menjadi wujud kehadiran pemerintah dan aparat kewilayahan dalam merespons persoalan di tengah masyarakat serta memastikan keselamatan dan ketertiban tetap menjadi prioritas.
