SoE, TTS – Gelombang aspirasi masyarakat kembali menggema di jantung pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Senin (27/04/2026), Aliansi Gerakan Perubahan (AGAPE) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati TTS, membawa sejumlah tuntutan strategis yang menyentuh isu pemerintahan, sosial, hingga ekonomi daerah.
Sekitar 20 massa aksi yang dipimpin Koordinator Umum Niko Manao bergerak dari Lapangan Puspenmas menuju Kantor DPRD dan Kantor Bupati TTS. Dengan pengawalan ketat aparat, massa melakukan long march sambil menyuarakan tuntutan melalui orasi dan spanduk yang mencerminkan keresahan publik.
Situasi sempat memanas saat massa memasuki area Kantor Bupati untuk melakukan audiensi langsung dengan Bupati TTS. Namun, kondisi tetap terkendali. Aparat gabungan TNI–Polri tampil sigap, memastikan tidak ada celah yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Pengamanan dilakukan secara terpadu. Personel Kodim 1621/TTS diterjunkan langsung ke titik aksi untuk melaksanakan pengamanan terbuka, memperkuat kehadiran negara di tengah dinamika massa. Di saat yang sama, unsur Intelijen Kodim bergerak senyap melakukan deteksi dini, memetakan potensi kerawanan serta membaca arah pergerakan situasi secara cepat dan akurat.
Pendekatan kombinasi antara kekuatan terbuka dan operasi intelijen terbukti efektif. Aksi yang berlangsung hingga sore hari berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan tanpa insiden anarkis maupun kerusakan fasilitas umum.
Dari sisi kepolisian, pengamanan dipimpin Kabagren Polres TTS AKP Basilius Don Rena dengan kekuatan sekitar 50 personel serta dukungan kendaraan taktis water canon, mempertegas kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan eskalasi.
Meski berlangsung damai, massa aksi memberikan ultimatum tegas kepada pemerintah daerah. Mereka menuntut agar seluruh aspirasi ditindaklanjuti dalam waktu 3×24 jam, atau aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.
Terpisah, Dandim 1621/TTS Letkol Inf Gunawan Budhi Prasetyo, S.Sos. memberikan apresiasi atas profesionalisme seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan.
“Saya mengapresiasi kinerja seluruh anggota yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, humanis, dan tetap mengedepankan prosedur. Ini menunjukkan kesiapan dan kedewasaan prajurit dalam menghadapi dinamika di lapangan,” tegas Dandim.
“Saya tekankan kepada seluruh personel, baik yang bertugas di lapangan maupun unsur intelijen, untuk tidak lengah. Situasi dapat berubah sewaktu-waktu. Laksanakan deteksi dini, laporkan setiap perkembangan secara cepat, dan tetap pegang teguh disiplin serta SOP pengamanan,” lanjutnya.
Dandim juga mengingatkan bahwa stabilitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan pendekatan profesional dan terukur.
“Kita tidak boleh underestimate terhadap setiap potensi eskalasi. Sinergitas TNI–Polri harus terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah TTS,” pungkasnya.
Aksi AGAPE menjadi gambaran nyata dinamika demokrasi di daerah. Di balik tekanan massa, kehadiran aparat yang profesional, terukur, dan responsif menjadi kunci utama dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ketegangan dapat diredam, stabilitas tetap terjaga. Namun, kewaspadaan tidak boleh diturunkan—karena potensi gelombang lanjutan masih terbuka.(Pen1621)
